News

PROGRAM TOL LAUT, ALI Sarankan Fokus ke Pelabuhan

 

 

JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia menyarankan pemerintah tidak membangun kapal baru untuk merealisasikan program tol laut menyusul banyaknya kapal milik perusahaan pelayaran nasional yang menganggur.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan saat ini pelayaran swasta telah menyediakan armada angkutan laut yang cukup berlebih karena minimnya muatan.

"Untuk kapal, pemerintah tidak perlu membeli tapi mengajak swasta untuk berpartisipasi karena sekarang ini banyak kapal milik swasta yang nganggur," katanya, Selasa (19/8).

Menurutnya, program tol laut perlu memprioritaskan pembangunan pelabuhan di kawasan timur Indonesia agar kapal besar bisa merapat dan bongkar muat di pelabuhan itu.

Selain membangun pelabuhan, lanjutnya, pemerintah diminta memprioritaskan pembangunan pusat logistik (logistic centre) di pelabuhan Indonesia timur.

Saat ini, kedalaman draf untuk pelabuhan komersial di Indonesia timur masih berkisar 6m-10m dengan ukuran kapal peti kemas yang dapat dilayani maksimum antara 700 TUEs - 1.600TUEs, kecuali Pelabuhan Sorong dengan draf 11m yang mampu melayani kapal dengan ukuran maksimal 2.600 TEUs.

Menurutnya, pemerintah juga harus menggandeng badan usaha pelabuhan swasta untuk mengelola pelabuhan di kawasan timur, sebab pemindahan industri ke kawasan timur bakal membutuhkan waktu yang lama.

"Untukmuatan balik, pemerintah bisa memakai komoditas import. Konsep maritim di timur adalah trade follow the ship," ujarnya.

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono menilai menyatakan pemerintah lokal memprioritaskan transportasi laut, penyebrangan, dan pelayaran rakyat pada program implementasi tol laut pada tahun depan dengan menyiapkan anggaran Rp 34,3 triliun. 

Menurutnya, keseimbangan arus muatan antara barat dan timur Indonesia dalam pelaksanaan tol laut dapat teratasi dengan penyediaan transportasi yang efisien terlebih dulu. Industri di kawasan timur Indonesia akan tumbuh jika sistem transportasi laut yang memadai.

“Transportasinya dulu, otomatiskan industri akan tumbuh. Kalau seperti itu terus industri tidak akan pernah terbangun,” katanya. 

Dia menilai kosongnya kapal yang dari kawasan timur Indonesia juga memicu tingginya biaya logistik di Tanah Air. 

Saat ini, Bambang menjelasakan pemerintah memetakan daerah yang akan dikembangkan industrinya yaitu Maluku dan Papua. Pemetaan itu termasuk rute pelayaran yang berpotensi akan berkembang.

Untuk pelabuhan, dia menyerahkan pengembangkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV untuk berinvestasi membangun pelabuhan di Indonesia timur.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan 24 unit pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut yang terdiri dari lima pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder.

“Pelabuhan Sorong direncanakan sebagai hub masa depan bersama pengembangan potensi wilayah hinterland-nya untuk potensi muatannya,” jelasnya.

Dia meyakini terbukanya akses regional melalui tol laut dapat memberikan peluang industri logistic nasional berperan dalam distribusi internasional karena kini 40% total muatan global melalui wilayah Indonesia.

Saat ini, pemerintah telah mengukuhkan dua pelabuhan yang berada di wilayah depan sebagai hub internasional yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung.

BEBERAPA INSENTIF

Menteri Perindustrian Saleh Husin meyakini biaya logistik yang kini mencapai 26,4% dari produk domestic bruto (PDB) dapat ditekan dengan meningkatkan jumlah armada transportasi.

Tahun ini, pemerintah akan menghapuskan bea masuk impor komponen dan insentif PPh final untuk mendorong produksi kapal dari galangan nasional.

“Dengan menambah jumlah armada kapal yang banyak, cost logistic menjadi lebih murah. Itu lebih dengan berbagai macam insentif yang diberikan supaya industri kapal galangan nasional bisa tumbuh,” tegasnya.  

Selain itu, Kementerian Perindustrian akan membangun 14 kawasan industri diluar Pulau Jawa dengan tujuh di antaranya berada di kawasan timur Indonesia. 

Dengan begitu, dia menilai tidak akan ada kesenjangan logistik dengan terisinya kapal-kapal dengan barang dari Indonesia bagian timur.

"Terkadang angkut barang dari Jakarta ke Sorong sama biayanya sama ke Turki, ke Hong Kong,” katanya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Wahyu Widayat menuturkan ketersediaan armada angkutan laut hingga ke timur Indonesia harus didukung dengan pembangunan pelabuhan kecil.

Untuk mewujudkan konsep tol laut, imbuhnya, tidak sekedar membangun pelabuhan dan mengadakan armada yang banyak. Dia berpendapat keseimbangan biaya logistik dapat dicapai apabila terdapat kawasan industri di wilayah timur Indonesia.

“Kapal ke sana tapi baliknya kosong. Ini yang perlu dikembangkan atau didorong, jadi tidak hanya kapal pelabuhan, dan alat bongkar muat yang cukup, juga industrinya,” jelasnya.

(Quoted from ALI News, Bisnis Indonesia, Kamis 20 Agustus 2015) 

 

Another News :

Star Movers Bali   |   Prathama Global Trading   |   XPS Link   |   Chinese Chinese

Copyright © 2015 PT. Prathama Line Logistics