Biaya Logistik Nasional 14,29 Persen dari PDB, Sesmenko Perekonomian Beberkan Target pada 2045

Moh. Khory Alfarizi

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Bagikan

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di acara diskusi bertajuk Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat ditemui di acara diskusi bertajuk Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan biaya logistik nasional sudah mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut berdasarkan data yang sudah dirilis oleh Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Artinya, Susiwijono menjelaskan, biaya logistik nasional sudah cukup baik, di bawah 15 persen. Bahkan targetnya berdasarkan rapat bersama Bappenas, diharapkan di tahun 2045 nanti biaya logistik nasional itu hanya 8 persen dari PDB.

BPS Koreksi Data Surplus Produksi Jagung, Turun 10,03 Persen Dibandingkan Tahun Lalu

“Sehingga sangat efisien sekali, mudah-mudahan ini target kita bersama yang nanti seiring dengan visi Indonesia emas bisa kita capai bersama,” ujar dia dalam acara diskusi bertajuk Peningkatan Kinerja Logistik Melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Susiwijono juga mengungkap berbagai kebijakan pemerintah sebagai upaya memperbaiki sistem logistik nasional. Mulai dari pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 yang berkaitan dengan cetak biru atau blue print dari Sistem Logistik Nasional (Silognas), atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai reformasi logistik 1.0.

Lalu, dilanjutkan dengan berbagai paket kebijakan ekonomi. Yakni paket kebijakan ekonomi XV pada tahun 2017 yang berkaitan dengan pengembangan daya saing untuk penyedia logistik nasional. Selanjutnya, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, khusus mengenai penataan ekosistem logistik nasional atau disebut sebagai reformasi logistik 3.0.

 “Di mana sejak awal kita menyiapkan national logistic ecosystem, ini yang tujuanya menghapus berbagai duplikasi dan menggabungkan serta mengintegrasikan melalui digitalisasi,” ucap Susiwijono. “Serta berbagai kemudahan layanan terutama melalui konsep single submission sehingga diharapkan mendorong kinerja logistik kita.”

Selain itu, dia melanjutkan, berbagai upaya pembenahan sistem logistik nasional yang dilakukan juga sudah membuahkan hasil. Menurut Susiwijono, berbagai penerapan implementasi national lgostic ecosystem diberbagai pelabuhan dan bandara, dan dwelling time—proses yang dibutuhkan sejak barang turun dari kapal atau barang ditimbun sampai barang keluar dari pelabuhan—per Agustus 2-23 lalu sudah mencapai 2,52 hari.

 “Ini melampaui target kita yang sebesar 2,9 hari dan hanya sedikit di bawah Singapura untuk di kawasan ASEAN. Saya kira kita apresiasi untuk teman-teman logostik nasional,” tutur dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon mengatakan pihaknya bersama dewan pengarah pada Maret 2023 lalu telah melakukan rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut telah disampaikan capaian-capaian national logistic ecosystem dan percepatan rencana aksi yang ditargetkan selesai pada 2024 untuk ditarik penyelesaiannya tahun 2023

Di samping itu, pemerintah telah melakukan perluasan implementasi national logistic ecosystem. Di mana dari yang tadinya 14 pelabuhan kini diperluas menjadi 31 pelabuhan dan 6 bandara. Dalam rangka percepatan dan perluasan tersebut telah dilakukan juga koordinasi dan sinergi dengan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK.

“Termasuk peninjauan langsung ke lapangan untuk mengevaluasi tata kelola di pelabuhan yang menjadi bagian dari national logistic ecosystem,” tutur Ali.