News

Pemerintah Diminta Hapus PNBP Bandara dan Pelabuhan

 

 

 

Jpnn.com

JAKARTA - Biaya logistik masih ada peluang untuk turun. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan, penurunan biaya tersebut bisa terjadi jika pemerintah melakukan moratorium tarif. 

’’Jadi, tarif-tarif yang berhubungan langsung dengan logistik di bandara dan pelabuhan dilakukan moratorium,’’ kata Zaldy, Minggu (3/12).

Selama ini, pemerintah melakukan pengaturan terhadap pengenaan tarif infrastruktur transportasi. 

Selain itu, pihaknya meminta adanya penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bandara dan pelabuhan. 

Ketentuan PNBP di sektor perhubungan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015. 

Meski demikian, beberapa komponen biaya logistik pada tahun ini menunjukkan penurunan.

Terutama terjadi karena perbaikan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan pemerintah belakangan. 

Namun, penurunan tersebut mengompensasi untuk komponen lain yang biayanya malah meningkat. 

Ada biaya-biaya tambahan. Misalnya, kemacetan di jalur-jalur tertentu yang makin parah. Ditambah kenaikan tarif di pelabuhan yang masih menggunakan mata uang dolar AS,’’ papar Zaldy.

Padahal, pada tahun ini perkembangan arus logistik tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. 

Kenaikannya mencapai sepuluh persen dibandingkan 2017 lalu.

’’Realisasi itu tidak sesuai dengan forecast pada awal 2017 yang sekitar 14 persen,’’ katanya. (res/c4/sof)

Another News :

Star Movers Bali   |   Prathama Global Trading   |   XPS Link

Copyright © 2015 PT. Prathama Line Logistics